BeritaPerbankan – Dalam kurun Januari hingga Agustus 2025, tercatat tiga BPR di Indonesia yang resmi menghentikan operasionalnya. Salah satunya adalah PT BPR Disky Suryajaya, yang izinnya dicabut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-58/D.03/2025 tanggal 19 Agustus 2025.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, pencabutan izin tersebut merupakan bagian dari langkah pengawasan untuk memperkuat stabilitas industri perbankan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.
Sejalan dengan itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan serta likuidasi terhadap PT BPR Disky Suryajaya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan menyusul keputusan pencabutan izin usaha oleh OJK pada 19 Agustus 2025.
LPS menegaskan bahwa seluruh simpanan nasabah tetap dijamin sesuai aturan. Proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah akan dituntaskan paling lama 90 hari kerja setelah izin usaha dicabut, dengan pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh LPS.
Selain 3 BPR yang tutup itu, ada ratusan kantor cabang bank juga ikut menghentikan operasinya. OJK mencatat adanya tren berkurangnya jumlah kantor cabang bank umum di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa tren ini merupakan strategi adaptasi perbankan terhadap perubahan perilaku nasabah dan percepatan digitalisasi layanan keuangan.
Berdasarkan catatan, jumlah kantor bank umum menurun dari 24.243 unit pada Maret 2024 menjadi 23.734 unit pada Maret 2025, atau berkurang sebanyak 509 kantor dalam setahun.
Di sisi lain, bank swasta menutup 187 unit kantor, dari 7.789 menjadi 7.602 dalam periode yang sama. Sementara itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengurangi 47 kantor, dari 4.044 menjadi 3.997 unit. Adapun kantor cabang bank asing tetap stabil di angka 19 unit.
OJK menilai menurunnya kebutuhan kantor fisik dipengaruhi oleh semakin masifnya penggunaan layanan digital yang mendukung efisiensi operasional.
Terkait dampak ketenagakerjaan, OJK menekankan bahwa industri perbankan telah melakukan antisipasi melalui program pelatihan ulang (retraining) dan relokasi pegawai ke divisi yang sesuai. “Sampai saat ini, potensi PHK massal tidak menjadi isu besar karena proses penyesuaian dilakukan sesuai aturan ketenagakerjaan, termasuk pemberian kompensasi yang layak,” jelasnya.
