BeritaPerbankan – Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan tiga pesan penting untuk industri perbankan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Suahasil mengatakan peran perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional yang penting, khususnya di sektor kredit bagi UMKM. Dalam acara pembukaan Rapat Umum Anggota Perbanas di Jakarta, Kamis (23/06), Wamenkeu menyampaikan tiga pesan penting kepada Perbankan Nasional Swasta (Perbanas).
Pertama, Wamenkeu meminta perbankan meningkatkan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditargetkan Presiden Joko Widodo sebesar 30 persen pada tahun 2024. Sementara itu pada tahun 2022 capaian kredit UMKM masih jauh dari target yaitu 21,43 persen. Perbankan diharapkan meningkatkan fungsi intermediasi untuk mendukung UMKM dalam jangka menengah dan jangka panjang.
“Arahan Bapak Presiden 30 persen untuk kredit UMKM. Moga-moga ini kita lakukan dengan memperbanyak UMKM-nya, bukan hanya dengan mengubah definisi. Tolong teman-teman perbankan bisa ikut menjaga itu dalam jangka menengah panjang,” kata Wamenkeu.
Kedua, Wamenkeu meminta perbankan terus berkomitmen mendukung produk-produk dalam negeri melalui fungsi intermediasi bagi para pelaku usaha UMKM. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden yang menghendaki pengurangan barang-barang impor.
Pemerintah sendiri melalui APBN mulai membangun sistem yang mampu mengidentifikasi belanja barang di seluruh Kementerian apakah menggunakan barang dalam negeri atau impor.
Beberapa saat lalu Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh Lembaga dan Kementerian untuk mengurangi belanja barang impor dan lebih banyak belanja produk-produk lokal untuk meningaktkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Fungsi intermediasi perbankan memang netral, tapi sudah saatnya kita memperhatikan produksi dalam negeri lebih kuat. Saya ingin titip teman-teman di perbankan, dalam pemberian kredit, dalam berusaha, dalam membangun kebutuhan, gunakan produk dalam negeri,” ujar Wamenkeu.
Ketiga, Wamenkeu meminta perbankan mendukung transisi menuju ekonomi hijau atau green economy dengan penyaluran kredit kepada sektor dan jasa yang memiliki komitmen mendukung terwujudnya energi hijau, sesuai dengan komitmen Indonesia net zero emission
“Perbankan menjadi intermediaries yang akan langsung terekspos dengan standar-standar green. Dalam jangka panjang, kita punya agenda green. Tapi dalam jangka pendek, agenda kita adalah pemulihan. Jadi kita juga jangan sampai salah positioning di dalam decision-making process kita,” ungkap Wamenkeu.
