BeritaPerbankan – Putusan pemerintah untuk memberikan batuan sosial (bansos) senilai Rp 24,17 triliun di tengah isu harga BBM naik, tidak akan mampu meredam gejolak inflasi, hal itu dikemukakan Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Abra Talattov.
“Bansos ini tidak akan bisa meredam kenaikan tingkat inflasi, tetapi bisa membantu mengurangi tekanan yang dihadapi kelompok masyarakat rentan,” ujar Abra .
Namun demikian, ia sepakat bahwa kebijakan penyaluran bansos itu setidaknya bakal menjaga daya konsumsi masyarakat ketika harga BBM subsidi semisal Pertalite dan Solar jadi naik.”Karena kan ketika inflasi harga bahan pokok naik, harga barang-barang lain naik, mereka pasti pendapatannya tergerus. Oleh karena itu perlu ada bantuan sosial tadi, semata-mata untuk bisa menjaga agar tingkat kemiskinan tidak akan tergerus drastis,” ungkapnya.
“Tapi inflasi itu tidak terpengaruh. Bansos itu tidak akan mengurangi tingkat inflasi, hanya melindungi masyarakat supaya tidak terjun bebas ke jurang kemiskinan dan ketimpangan,” tegas Abra.
Menurut pandangannya, penebalan uang bansos bagi kelompok menengah bawah saat ini memang diperlukan, di samping melakukan realokasi anggaran untuk menambah subsidi BBM. “Sehingga dengan adanya penebalan bantuan sosial dan masyarakat yang memang dianggap rentan terhadap dampak inflasi kenaikan harga BBM, daya belinya bisa dijaga, dilindungi,” kata dia.
Hal lain yang bisa dilakukan pemerintah, ia menyarankan untuk mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan APBN untuk fokus di dalam belanja bantuan sosial. “Supaya bisa mengurangi risiko meningkatnya tingkat kemiskinan, meningkatnya tingkat ketimpangan akibat dampak jangka pendek kenaikan harga BBM,” pungkas Abra.
Meski menggelontorkan hingga Rp 24,17 triliun untuk bansos, Kementerian Keuangan memastikan alokasi dana tersebut tidak akan memotong anggaran untuk subsidi BBM, yang totalnya sudah mencapai Rp 502,4 triliun.
“Kalau anggaran saya pastikan itu (diambil dari) anggaran bansos, bukan anggaran subsidi BBM,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta. Isa menyampaikan, alokasi dana bansos tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.
“Harga-harga sudah naik. Jadi di sinilah perhatian pemerintah membiarkan rakyatnya bertahan sendiri. Pemerintah harus beri support,” ungkap dia. Adapun data penerima bansos Rp 24,17 triliun ini salah satunya didapat dari peserta program keluarga harapan (PKH). “Para penerima adalah yang ada di PKH per hari ini. Jadi mirip BLT minyak goreng, tapi diberikannya ditambahkan kepada penerima sembako PKH,” terang Isa.
