BeritaPerbankan – Pemerintah sedang mempersiapkan peraturan baru yang akan lebih ketat dalam menentukan siapa yang berhak membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, seperti Solar Subsidi dan Pertalite (RON 90).
Aturan ini akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, atau dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ada kabar bahwa kendaraan dengan mesin berkapasitas besar di atas 2.400 CC, seperti Pajero dan Fortuner, mungkin akan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Namun, bagaimana kebijakan pemerintah akan ditetapkan untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi?
Saleh Abdurrahman, anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), menyatakan bahwa pemerintah berupaya agar subsidi BBM, terutama untuk Solar, dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat yang memang layak mendapatkannya. “Arah kebijakan pemerintah tentu adalah penyaluran subsidi BBM yang tepat sasaran,” ujarnya pada Jumat (9/8/2024).
Terkait apakah kendaraan seperti Pajero dan Fortuner tidak akan lagi bisa membeli Solar Subsidi, Saleh berpendapat bahwa mobil dengan mesin berkapasitas besar seharusnya menggunakan Jenis BBM Umum (JBU) atau BBM non-subsidi. Ia menjelaskan bahwa kendaraan seperti Fortuner biasanya dimiliki oleh kalangan yang mampu, sehingga seharusnya menggunakan BBM dengan cetane number (CN) tinggi yang bukan disubsidi.
Aturan yang menentukan siapa yang berhak membeli BBM bersubsidi akan dituangkan dalam revisi Perpres 191/2014. Saleh mengimbau masyarakat untuk menunggu hingga revisi tersebut selesai.
Di sisi lain, Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), juga memberikan tanggapan mengenai apakah kendaraan seperti Pajero dan Fortuner akan dilarang membeli BBM bersubsidi. Rachmat menjelaskan bahwa pemerintah masih dalam proses merampungkan aturan tersebut, dan detailnya akan diketahui setelah aturan final.
