BeritaPerbankan – Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023, Jokowi menetapkan pendapatan cukai produk plastik sebesar Rp 1,84 triliun, dan cukai minuman bergula dalam kemasan Rp 4,38 triliun. Total kedua BKC baru itu pun menjadi senilai Rp 6,22 triliun.
Di dalamnya turut ditetapkan target pendapatan cukai produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan. Khusus untuk target barang kena cukai terbaru itu, sebetulnya telah lama direncanakan penerapannya, namun tak kunjung terealisasi. Tahun ini juga sudah ditetapkan targetnya, namun dihilangkan pada pertengahan tahun karena implementasinya tak kunjung terealisasi.
Sementara itu, dalam Perpres 75/2023, cukai produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan dinihilkan atau menjadi nol dari yang semula ditetapkan dalam Perpres 130/2022 sebesar Rp 980 miliar untuk cukai produk plastik, dan minuman bergula dalam kemasan Rp 3,08 triliun, sehingga totalnya hanya Rp 4,06 triliun.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani telah menekankan, penerapan cukai plastik dan minuman bergula dalam kemasan atau MBDK memang telah disiapkan penerapannya pada 2024. Namun, eksekusinya tergantung kondisi ekonomi 2024.
“Planningnya sudah kita siapkan, kalau memang nanti bisa dilaksanakan atau melihat kondisi yang aktual dari ekonomi dan masyarakat kita,” kata Askolani saat ditemui di kantornya beberapa awal bulan ini, dikutip Senin (18/12/2023).
Askolani menjelaskan, penerapan cukai selalu didasari pada banyak hal, mulai dari aspek kesehatan dan lingkungan hidup, serta iklim industri maupun daya beli masyarakat. Maka, dalam penerapan BKC baru itu kata dia akan selalu memperhatikan aspek-aspek tersebut.
“Ini sudah kita persiapkan untuk planningnya tapi tentunya kalau mau kita laksanakan kita harus melihat kondisi ekonomi secara komprehensif,” tegas Askolani.
“Seperti cukai hasil tembakau aspek kita bukan hanya semata-mata kesehatan, kita juga pertimbangkan industrinya yang cukup banyak, tenaga kerjanya, petani, tapi pengawasan juga kita pertimbangkan, jadi satu rangkaian pengendalian barang-barang yang berdampak kesehatan dan lingkungan,” tuturnya.
