Berita Perbankan – Dalam upaya mendukung pertumbuhan industri pariwisata Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bank Indonesia (BI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA).
Ajang BBWI digelar sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang turut mendukung implementasi program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI). Program ini merupakan turunan dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap wisata di dalam negeri.
“Dukungan ini merupakan bentuk komitmen LPS untuk dapat bersinergi dengan berbagai pihak yang pada hari ini kami melakukan sinergi dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi serta Kemenparekraf,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat (15/12).
Purbaya menyoroti hubungan simbiosis mutualisme antara industri pariwisata dan perbankan. Dukungan finansial dari sektor perbankan sangat berperan penting untuk investasi dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan, dan kualitas produk pariwisata secara menyeluruh.
Data yang diungkapkan Purbaya menunjukkan pertumbuhan signifikan kredit perbankan ke sektor pariwisata per September 2023, mencapai Rp128,2 triliun atau tumbuh 4,57 persen secara tahunan. Angka tersebut mencatatkan rekor tertinggi sejak Agustus 2021. Namun Purbaya optimis nilai penyaluran kredit ke sektor pariwisata masih bisa ditingkatkan, terlebih industri pariwisata memiliki potensi besar menghasilkan devisa yang tinggi.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan, pada tahun 2022, sektor pariwisata berhasil menghasilkan devisa sebesar USD6,72 miliar. Pertumbuhan ini terus berlanjut pada tahun 2023, di mana sektor tersebut berhasil mencetak devisa sejumlah USD6,08 miliar hanya dalam satu semester.
Purbaya menyatakan bahwa penyaluran kredit perbankan ke sektor pariwisata Indonesia seharusnya bisa mencapai jumlah lebih dari Rp500 triliun. Target ini dianggap wajar jika dibandingkan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang kini mencapai lebih dari Rp8.000 triliun.
“Kalau kita lihat total DPK (Dana Pihak Ketiga) sekitar Rp 8.000 triliun, jadi Rp 128 triliun itu masih terlalu kecil,” ujarnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan beberapa langkah pemerintah untuk mendorong kunjungan wisata dalam negeri dan meningkatkan konsumsi produk-produk lokal. Salah satunya adalah dengan menambahkan hari libur pada tahun 2024. Penambahan ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak orang berwisata, tanpa mengganggu kinerja dan produktivitas bisnis.
“Kami juga berkomitmen untuk menjadikan capaian belanja produk dalam negeri menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi K/L dan Pemda,” ujarnya.