BeritaPerbankan – Transformasi digital birokrasi semakin nyata di depan mata. Penggunaan teknologi dalam mendukung kualitas kinerja para abdi negara semakin dekat terealisasi.
Presiden Jokowi berencana mengganti sejumlah posisi eselon III dan eselon IV dengan robot kecerdasan buatan/Artificial Intelligence (AI) yang akan mempercepat birokrasi dan memudahkan dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah maupun pusat.
Jokowi menegaskan pemerintah akan memangkas jumlah ASN terutama eselon III dan eselon IV, yang nantinya tugas administratif akan dikerjakan oleh robot AI.
Hal ini merupakan respon terhadap birokrasi di Indonesia yang dinilai Presiden berbelit-belit sehingga dibutuhkan inovasi baru dalam membenahi cara kerja birokrasi yang lebih cepat.
Wacana mengganti posisi ASN dengan mesin kecerdasan buatan pertama kali disampaikan Presiden Jokowi pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024, pada Desember 2019 lalu.
Namun beberapa hari ini kabar tersebut semakin santer terdengar, terlebih ternyata pemerintah sudah mulai merealisasikan keinginan Presiden Jokowi tersebut.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama mengatakan digitalisasi birokrasi sudah dilakukan dalam manajemen PNS maupun pelayanan publik.
Satya menambahkan proses transformasi digital birokrasi semakin cepat di tengah pandemi, dimana situasi memaksa ASN di sejumlah lembaga harus menerapkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan selama pandemi.
“Sebenarnya upaya digitalisasi telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks plus pandemi Covid-19, maka transformasi tersebut dipercepat,” kata Satya, Senin (29/11).
Menurut Satya transformasi digital birokrasi sudah terlihat hasilnya. Diantaranya dengan jumlah PNS aktif tahun 2021 berjumlah 4.081.824 orang. Jumlah tersebut turun dari data tahun 2015 sebanyak 4.593.604 orang.
Penurunan tersebut diakibatkan banyaknya jumlah ASN yang pensiun, sementara jumlah rekrutmen ASN baru lebih sedikit. Sejumlah posisi yang kosong, terutama bidang administratif digantikan dengan penggunaan teknologi AI.
“Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi,” ungkap Satya.
Meski pemerintah mulai merealisasikan pengurangan jumlah ASN dan mengganti dengan robot cerdas, bukan berarti pemerintah akan mengganti seluruh PNS dengan robot.
Satya mengatakan penggunaan teknologi dalam birokrasi bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi formasi PNS yang gemuk. Nantinya jumlah formasi PNS akan ditentukan berdasarkan kebutuhan setiap lembaga/kementerian terkait.
Namun Satya belum bisa menyebutkan angka pasti PNS setelah transformasi digital rampung. Penyederhanaan ASN eselon III dan IV sebelumnya diterapkan lebih dulu di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Kemenpan RB dipilih untuk menerapkan kebijakan tersebut sebagai contoh, karena tidak ada pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berstatus eselon III dan IV di kementerian tersebut.
Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan perampingan ASN eselon III dan IV tidak akan mengurangi jumlah PNS di lingkungan Kemenpan RB maupun tunjangan kinerja ASN.
Penyederhanaan jabatan ASN ini akan mempersingkat proses pengambilan keputusan yang awalnya harus melalui eselon I, II, III dan IV.
Ke depan jika jumlah ASN eselon III dan IV berkurang maka rantai birokrasi semakin pendek. Berdasarkan data BKN, jumlah ASN eselon III sebanyak 52 ribu orang dan eselon IV berjumlah 186 ribu.
Presiden Jokowi memerintahkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mempercepat penyederhanaan di tubuh ASN dengan penerapan teknologi informasi canggih.
Jokowi mengatakan kebijakan tersebut tidak akan memotong gaji ASN. Tujuan penggunaan AI dalam birokrasi ASN adalah untuk mempercepat pengambilan keputusan di sektor layanan publik.
Pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dikerjakan dengan lebih cepat berkat kecanggihan teknologi kecerdasan buatan melalui sebuah sistem yang akan terintegrasi dengan big data.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah mengatakan penggunaan robot untuk menggantikan tugas PNS sangat dimungkinkan. Namun tidak semua sektor dapat diganti begitu saja dengan mesin.
Pasalnya menurut Trubus, tidak semua orang nyaman dilayani oleh robot terlebih apabila masyarakat masih belum menguasai cara penggunaan teknologi kecerdasan tersebut. Masyarakat lebih puas jika mendapatkan pelayanan langsung dari petugas pelayan publik.
Namun Trubus menilai ada beberapa sektor yang menguntungkan jika menggunakan teknologi AI. Diantaranya soal pengurusan KTP dan SIM yang dapat mengurangi potensi pungutan liar (pungli) dan diharapkan prosesnya akan lebih cepat.
Transformasi digital birokrasi dikatakan Trubus membutuhkan biaya yang besar, sementara itu kemampuan SDM Indonesia dalam membuat robot juga masih sedikit, sehingga ia memprediksi kebijakan tersebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Selain menguntungkan dari sisi efektivitas kinerja birokrasi, penggunaan teknologi AI disebut bakal menghemat anggaran belanja pegawai. Pasalnya jumlah belanja pegawai besarannya dapat melebihi belanja modal barang dan jasa.
Berdasarkan data APBN 2022 belanja pegawai mencapai Rp 400 triliun atau 15% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jumlah tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN serta kebutuhan operasional birokrasi. efisiensi pegawai yang ingin dilakukan Presiden Jokowi diprediksi dapat menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.
Anggaran belanja pegawai setara dengan jumlah utang beserta bunga yang harus dibayar negara. Oleh sebab itu penyederhanaan di tubuh ASN bisa mengubah APBN agar dapat dimanfaatkan untuk sektor yang lebih prioritas.
