BeritaPerbankan – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pembangunan gedung kantor LPS di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, menghadapi kendala yang menyebabkan penundaan. Proses pembangunan ini sempat tertunda akibat adanya perubahan data yang disampaikan oleh Otorita IKN (OIKN).
Purbaya menyampaikan bahwa penundaan ini berimbas pada rendahnya realisasi anggaran belanja modal LPS hingga triwulan III tahun 2024. Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada Rabu (20/11/2024), ia menambahkan bahwa realisasi belanja modal LPS saat ini baru mencapai Rp68,72 miliar, atau setara dengan 15,66% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp438,75 miliar untuk triwulan III 2024.
“Beberapa program, termasuk persiapan pembangunan kantor LPS di IKN dan pembelian lahan, mengalami penundaan. Salah satu penyebab utamanya adalah perubahan data yang diterima dari OIKN,” ujar Purbaya.
Purbaya menjelaskan, pembangunan kantor LPS di IKN harus ditunda menyusul adanya temuan terbaru bahwa lahan yang akan dibangun ternyata terletak di atas patahan sesar non aktif, sehingga lokasi pembangunan gedung harus digeser sejauh 20 meter dari rencana awal demi faktor keamanan. LPS melibatkan jasa konsultan untuk melakukan perhitungan teknis yang lebih akurat.
“Karena itu, diperlukan perhitungan teknis yang lebih akurat. Kami bahkan harus menyewa konsultan untuk melakukan perhitungan ulang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa desain gedung Kantor LPS di IKN telah dirancang untuk mampu menahan gempa hingga 8 Skala Richter (SR). Oleh karena itu, pergeseran lokasi yang terjadi membutuhkan penghitungan ulang yang sangat teliti guna memastikan keamanan bangunan tersebut.
Sebagai informasi, prosesi groundbreaking pembangunan kantor LPS di IKN telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2024. Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan dan perpindahan kantor pusat LPS diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun, meskipun awalnya dianggarkan sebesar Rp 841 miliar. Kenaikan biaya ini terjadi karena adanya penyesuaian untuk penguatan struktur bangunan di berbagai titik.
“Kami telah menganggarkan Rp 841 miliar, tetapi kemungkinan biayanya akan melebihi Rp 1 triliun setelah dilakukan penguatan di beberapa bagian,” ungkap Purbaya saat konferensi pers terkait Tingkat Bunga Penjaminan LPS di Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024).
Pada kesempatan yang sama, Purbaya menargetkan pembangunan lantai pertama gedung Kantor LPS akan selesai pada Agustus 2024. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan pegawai yang akan dipindahkan ke IKN begitu pembangunan tahap pertama selesai. Purbaya menegaskan bahwa secara hukum kantor pusat LPS harus berada di Ibu Kota Negara. Sementara itu, kantor lama akan tetap dioperasikan sebagai kantor perwakilan LPS. Tahun 2024, LPS juga telah meresmikan tiga kantor perwakilan di Surabaya, Medan dan Makassar.
“Program perpindahan kami berjalan dengan serius. Kami sudah mengidentifikasi pegawai yang akan dipindahkan dalam tahap pertama. Kami berharap, pada April 2025, kantor pusat LPS sudah siap dan mulai beroperasi di IKN, karena secara hukum, kantor pusat LPS memang harus berada di Ibu Kota Negara, kecuali ada perubahan ketentuan,” jelas Purbaya.
