Beritaperbankan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit menganggur hingga Juli 2021 meningkat 1,54% year on year (YoY) dari Rp 1.654,9 triliun. Fasilitas kredit perbankan yang belum ditarik atau undisbursed loan masih mengalami peningkatan.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha para debitur bank masih lambat. Sementara pada bulan Juni sudah sempat turun sebesar 0.17% secara YoY ke level Rp 1,607,95 triliun.
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) merupakan salah satu yang mencatat kredit menganggur. Jumlah undisbursed loan bank ini per Agustus 2021 mencapai Rp 53 triliun atau sebesar 9,4% dari total kredit perseroan. Jumlah tersebut naik 10,1% dari periode yang sama tahun lalu.
Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggraini mengungkapkan, sektor yang masih belum maksimal dalam penarikan fasilitas kreditnya berasal dari sektor utilities seperti listrik, gas dan air, sektor manufaktur dan perdagangan.
“Ketiga sektor ini memang sifat penarikan kreditnya per termin atau sesuai kebutuhan sehingga porsi undisbursed loannya relatif besar mengingat kondisi pandemi yang masih terus membayangi dunia,” kata Novita.
Meski begitu BNI memperkirakan, porsi kredit menganggur di tiga sektor tersebut akan menurun seiring dengan membaiknya outlook ekonomi di semester II. Secara keseluruhan, pertumbuhan undisburse loan ini juga diproyeksi akan perlahan berkurang pada semester ini sejalan dengan optimalisasi kebutuhan kredit para debitur.
Novita bilang, pencairan kredit akan dipicu oleh kondisi ekonomi yang semakin membaik di semester dua ini dimana pertumbuhan ekonomi di triwulan II mencapai 7,07% setelah sebelumnya sempat terkontraksi sebesar -0,74% di kuartal 1 2021.
BNI akan terus mengoptimalkan penggunaan kredit menganaggur namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan dan proyeksi keuangan debitur. “Tentu pemberian fasilitas debitur terus senantiasa kami review agar undisbursed loan ini tidak tinggi dan dapat optimal mendukung pencapaian kinerja kami dan terut membantu pemerintah dalam program pemulihan ekonomi,” lanjut Novita.
Sementara, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sudah sempat mencatatkan penurunan kredit menganggur dibanding tahun lalu. Per Juni 2021, undisbursed loan bank ini mencapai Rp 97 triliun. Di akhir 2020, masih tercatat sebesar Rp 123,6 triliun.
Namun dengan adanya penerapan PPKM ketat sejak Juli, BRI melihat adanya potensi kenaikan undisbursed loan di kuartal III. “Penurunan yang terjadi per Juni menunjukkan bahwa sepanjang semester I kegiatan ekonomi mulai pulih. Kuarta III, undisbursed loan berpotensi meningkat karena pembatasan kegiatan ekonomi tetapi angkanya kami perkirakan tidak terlalu signifikan,” kata Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza.
Aestika menjelaskan, penyaluran kredit itu selalu sejalan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, BRI memperkirakan penyaluran kredit akan kembali naik sejalan dengan dilonggarkannya PPKM. Sehingga undisbursed loan diproyeksi pada akhir tahun ini tidak akan setinggi tahun 2020.
Adapun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJB)sudah mulai mencatat penurunan kredit menganggur jika dibandingkan dari posisi akhir tahun 2020.
Direktur Utama BJB, Yuddy Renaldi mengatakan, undisbursed loan perseroan per Agustus sudah turun sekitar 5% jika dibandingkan dengan tahun lalu sejalan dengan kredit yang tumbuh positif khususnya segmen komersial korporasi.
“Sektor yang telah aktif melakukan penarikan fasilitas kredit adalah sektor perantara keuangan, yang undisbursed loan nya tersisa kurang dr 5% dari total fasilitas yang diberikan,” kata Yuddy.
Sementara, sektor yang masih lambat menarik kredit adalah konstruksi. Persentase kredit kontruksi terhadap undisburse loan mencapai 24,1%. Hal ini menurut Yuddy disebabkan karena kredit konstruksi secara struktur memang direalisasikan bertahap sejalan dengan progres proyeknya.
BJB memperkirakan nilai undisbursed loan akan terus mengalami penurunan sampai akhir tahun seiring pelonggaran PPKM, mulai meredanya kasus covid-19, serta telah terbiasanya masyarakat dengan protokol kesehatan. Selain itu, kembali dimulainya proyek-proyek pemerintah juga diprediksi akan mendorong debitur untuk melakukan penarikan fasilitas kreditnya.
