Berita Perbankan – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memainkan peran dalam mengembangkan literasi keuangan di Indonesia. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sektor keuangan negara.
Salah satu langkah konkrit yang diambil oleh LPS adalah peningkatan edukasi penjaminan simpanan dana masyarakat di sektor perbankan. Menurut Direktur Penjualan & Distribusi Bank Syariah Indonesia (BSI), Anton Sukarna, literasi keuangan syariah telah mengalami peningkatan signifikan, mencapai 9% pada tahun 2022. Dampak positif dari peningkatan ini terlihat dari kenaikan inklusi keuangan syariah yang mencapai angka 12,12%.
Anton Sukarna menyatakan bahwa edukasi keuangan syariah tidak hanya terbatas pada pemahaman prinsip-prinsip keuangan Islam tetapi juga mencakup pemahaman terhadap penjaminan simpanan nasabah yang diberikan oleh LPS. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi keuangan tetapi juga memberikan rasa keamanan kepada masyarakat terkait simpanan mereka.
Nasabah kekinian telah memahami bahwa simpanan nasabah di perbankan dijamin oleh LPS hingga Rp2 miliar per nasabah dalam situasi bank mengalami gagal bayar atau dicabut izin usahanya. Dengan demikian masyarakat tidak lagi ragu untuk menabung di bank dengan adanya program penjaminan simpanan LPS.
Nancy Adistyasari, Direktur Komersial & UMKM Bank BJB mengatakan literasi keuangan secara umum memang mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun dia menyoroti masih ada “gap” antara literasi di daerah pedesaan dan perkotaan.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perkembangan positif dalam pemahaman keuangan di tingkat nasional, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa peningkatan literasi merata di seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan strategi yang lebih spesifik dan terfokus untuk mengatasi ketidaksetaraan literasi keuangan antar wilayah.
Data terbaru juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah semakin meningkat. Ini menciptakan potensi untuk mendukung lebih lanjut pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, LPS dan lembaga keuangan lainnya perlu terus mendorong inisiatif literasi yang menyeluruh, termasuk mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan khusus masyarakat di berbagai wilayah.
Literasi keuangan tidak hanya mencakup pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai nasabah. Oleh karena itu, program literasi keuangan harus dirancang dengan pendekatan holistik untuk memberikan dampak yang signifikan.
Kolaborasi lembaga keuangan, pemerintah, dan lembaga pendidikan, diharapkan upaya meningkatkan literasi keuangan dapat memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan Indonesia. Seiring berjalannya waktu, diharapkan gap literasi antar wilayah dapat semakin menyempit, menciptakan fondasi yang kokoh untuk kemajuan keuangan inklusif di negara ini.
