BeritaPerbankan — Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus menjaga stabilitas sistem perbankan nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia.
“Upaya yang dilakukan LPS adalah menciptakan tingkat kompetisi yang seimbang agar perbankan dapat menjalankan perannya secara optimal, terutama dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, khususnya sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau usaha rakyat,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (18/6).
Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan LPS adalah penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Penguatan ini akan diwujudkan melalui pengembangan platform pembelajaran digital berbasis Learning Management System (LMS).
Purbaya menjelaskan bahwa LMS tersebut akan berisi beragam materi penting bagi penguatan BPR, seperti tata kelola perbankan, pemahaman regulasi, manajemen risiko, serta topik-topik lain yang relevan untuk meningkatkan daya saing industri BPR di tengah perkembangan era digital.
Ia menyoroti bahwa tantangan utama yang saat ini dihadapi BPR meliputi ketatnya persaingan digital dan masih lemahnya tata kelola internal. Selain itu, keberadaan infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai juga turut menjadi faktor risiko yang berkontribusi terhadap potensi kegagalan BPR, termasuk munculnya indikasi tindak pidana perbankan.
“Indikasi tindak pidana perbankan cenderung berdampak pada kegagalan BPR, dan hal ini di antaranya disumbang oleh belum kuatnya infrastruktur teknologi dan informasi yang dimiliki,” ujar Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan pentingnya keseimbangan antara mesin fiskal dan peran sektor swasta dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ia menyebut bahwa bila Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen secara tahunan (year on year) sesuai visi pemerintahan Prabowo-Gibran, maka sinergi antara kebijakan fiskal dan peran swasta mutlak diperlukan.
“Dengan mesin fiskal dan mesin swasta yang bergerak seirama, kita akan mampu menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik sekaligus memperkuat pemerataan,” imbuhnya.
Dalam pandangannya, pemerataan bukan sekadar tujuan ekonomi, melainkan juga merupakan indikator penting dari stabilitas sosial dan politik yang sehat. Keseimbangan pembangunan antardaerah, lanjutnya, hanya bisa tercapai jika instrumen negara dan sektor privat bergerak dalam irama yang sejalan.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menyampaikan pandangannya terkait warisan pemikiran Begawan Ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, melalui konsep Soemitronomics. Ia menilai, pendekatan pemikiran tersebut masih sangat relevan untuk diterapkan dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional masa kini.
“Pemikiran beliau jauh melampaui zamannya dan hingga kini masih relevan untuk diterapkan. Selama dua dekade terakhir, arah kebijakan pembangunan Indonesia pun tidak jauh berbeda dengan pendekatan yang ditawarkan oleh Soemitronomics,” kata Purbaya.
Dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, LPS menyatakan akan terus memperkuat peran lembaga keuangan, khususnya BPR, dalam memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh dan berperan aktif dalam pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri.
