BeritaPerbankan – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memainkan peran vital dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Melalui Program Penjaminan Simpanan, LPS menjamin simpanan nasabah hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank, baik bank konvensional maupun syariah. Jaminan ini memberikan rasa aman bagi nasabah, terutama saat bank mengalami kebangkrutan.
Dengan menjamin simpanan, LPS berusaha mencegah terjadinya rush (penarikan dana secara besar-besaran) yang bisa menyebabkan kebangkrutan bank. Keberadaan LPS memberikan rasa aman bagi nasabah untuk menyimpan uang mereka di bank, baik konvensional maupun syariah.
Peran dan Fungsi LPS
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
Fungsi utama LPS adalah menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
Lembaga Penjamin Simpanan memiliki beberapa tugas utama, yaitu:
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan penjaminan serta perlindungan simpanan nasabah.
- Menjamin simpanan setelah nasabah mengajukan klaim.
- Berperan aktif dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan.
- Menangani masalah bank gagal yang tidak memiliki dampak sistemik.
Cakupan Penjaminan LPS
LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan nasabah bank syariah yang berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah, juga masuk dalam cakupan penjaminan LPS.
Nilai jaminan yang diberikan oleh LPS saat ini adalah hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank. Jaminan ini berlaku untuk simpanan di seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Nilai ini setara dengan 28,2 kali PDB per kapita, yang mana lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah ke atas yang rata-rata sebesar 6,29 kali PDB per kapita, negara berpendapatan menengah ke bawah 11 kali, dan negara berpendapatan rendah 5 kali.
Syarat Simpanan yang Dijamin LPS
Perlu diingat bahwa tidak semua jenis dan produk simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar simpanan dapat memperoleh jaminan dan perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan:
- Dana nasabah tercatat di sistem pembukuan bank
- Tidak menerima suku bunga simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan
- Tidak menyebabkan bank merugi
Pembayaran Klaim dari LPS
Setelah nasabah mengajukan klaim penjaminan kepada LPS, pembayaran akan dilakukan paling lambat dalam 5 hari kerja setelah verifikasi dilakukan. Besaran simpanan yang akan dibayarkan dan disetujui oleh LPS adalah simpanan yang telah melalui rekonsiliasi dan verifikasi dalam waktu maksimal 90 hari setelah izin usaha bank dicabut.
Nasabah yang masuk dalam kategori layak bayar harus mempersiapkan dokumen untuk pengajuan klaim simpanan yaitu bukti identitas diri (KTP/Paspor), bukti kepemilikan simpanan bank (tabungan, bilyet deposito, dll), serta dokumen lainnya yang diperlukan.
Bagi nasabah yang tidak masuk dalam kriteria penjaminan simpanan, LPS memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan keberatan. LPS juga memberikan ruang bagi nasabah simpanan tidak layak bayar untuk mengambil tindakan hukum menggugat keputusan LPS.
Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan
LPS mengungkapkan, bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap bank-bank peserta penjaminan menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa semua bank dapat memenuhi kewajiban mereka dalam membayar premi dan menjaga kesehatan keuangan mereka.
Selain itu, LPS berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi LPS. Pemahaman masyarakat yang baik tentang jaminan simpanan akan meningkatkan kepercayaan dan mengurangi risiko terjadinya rush. LPS juga berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memastikan stabilitas sistem perbankan dan mencegah terjadinya masalah yang bisa merugikan nasabah.
