Berita Perbankan – Optimalisasi infrastruktur digital memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai pemerataan infrastruktur digital di seluruh wilayah di tanah air mampu memangkas biaya distribusi terutama di sektor transportasi.
Kepala Eksekutif LPS, Lana Soelistianingsih mengatakan mahalnya biaya distribusi berkontribusi meningkatkan laju inflasi. Oleh sebab itu LPS terus mendorong upaya pemerataan infrastruktur digital spasial di Indonesia.
“Dari hasil studi empiris, provinsi-provinsi dengan indeks digitalisasi yang tinggi diikuti tingkat inflasi provinsi yang rendah,” kata Lana.
LPS menilai bahwa pemerataan infrastruktur digitalisasi dapat secara signifikan mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan kesetaraan ekonomi.
Salah satu manfaat utama digitalisasi, khususnya dalam hal distribusi adalah efisiensi operasional yang meningkat. Dengan adanya sistem manajemen rantai pasokan yang terintegrasi, pelaku usaha dapat mengelola inventaris, pemrosesan pesanan, dan pengiriman dengan lebih efisien.
Hal ini mampu mengurangi biaya yang terkait dengan persediaan berlebih, pengiriman yang tidak efisien, dan kesalahan manusia (human error). Selain itu, platform e-commerce dan pasar online memungkinkan pelaku usaha untuk mencapai pasar yang lebih luas, mengurangi ketergantungan pada saluran distribusi tradisional yang mahal.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI melakukan pengukuran infrastruktur dan eksositem digital di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Indikator yang digunakan adalah tingkat akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), adopsi TIK di sektor bisnis, jumlah sekolah dengan akses internet, serta jumlah fakultas perguruan tinggi bidang TIK.
“Pilar ini adalah kunci, karena menjadi landasan dalam menciptakan ekosistem digital yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dalam memenuhi permintaan industri di era digital,” kata Kementerian Kominfo dalam laporannya.
Dengan skala skor penilaian 0-100, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan skor infrastruktur digital tertinggi yaitu 54,5 persen. Jawa Barat menduduki peringkat kedua dengan skor 49,48 dan Kepulauan Riau mengantungi skor 48,7 di peringkat ketiga. Sementara itu Papua menjadi provinsi dengan indeks infrastruktur digital paling rendah yaitu 28,64.
LPS melaporkan di awal tahun 2023 tingkat inflasi tercatat menurun, yang didorong oleh perbaikan ekonomi dan peningkatan jumlah konsumsi masyarakat. Namun Lana menjelaskan, dinamika laju inflasi tetap harus diwaspadai terutama di sektor transportasi, makanan dan minuman.
Optimisme masyarakat yang mulai percaya diri untuk berbelanja harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Optimisme konsumen dan dunia usaha perlu terus dijaga untuk mendorong konsumsi dan investasi,” kata Lana.
LPS mencatat indikator job posting ketenagakerjaan juga mulai menunjukan peningkatan. Hal itu dorong oleh membaiknya dunia usaha yang sempat jatuh di masa pandemi covid-19.
Untuk mencapai pemerataan digitalisasi, perlu adanya dukungan yang kuat dari pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur digital yang inklusif, pelatihan dan pendidikan untuk mendorong literasi digital, serta regulasi yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
LPS juga melaporkan adanya kenaikan jumlah simpanan nasabah tajir di atas Rp 5 Miliar sebanyak 9,36 persen secara tahunan (YoY) pada Maret 2023. Total simpanan nasabah kaya tersebut tercatat sebanyak Rp 4.280 triliun. Kenaikan simpanan jumbo itu mengindikasikan adanya pertumbuhan penghasilan nasabah, yang didominasi oleh para pelaku usaha.
Perekonomian yang terus membaik akan memberikan dampak positif untuk industri perbankan. Simpanan nasabah akan terus bertambah sehingga mampu mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) serta fungsi intermedasi akan lebih baik karena Optimisme para pelaku usaha untuk memulai kembali bisnis mereka membuat pengajuan kredit usaha meningkat.
LPS mengimbau masyarakat untuk menyimpan uang di bank agar simpanan aman dan dijamin LPS hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank saat bank dicabut izin usahanya oleh otoritas pengawas.
LPS akan memberikan penggantian saldo rekening nasabah yang memenuhi syarat 3T yaitu tercatat di sistem pembukuan bank, tidak menerima bunga simpanan di atas tingkat bunga penjaminan dan tidak menyebabkan bank gagal seperti pada kasus kredit macet.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa meminta nasabah membagi uang simpanan ke dalam beberapa rekening bank, terutama bagi mereka yang memiliki simpanan di atas Rp 2 miliar. Hal itu agar seluruh simpanan nasabah dapat dijamin LPS sepenuhnya.
Purbaya juga menegaskan, LPS tidak akan memberikan jaminan perlindungan simpanan kepada nasabah yang menerima cashback atau bunga simpanan yang tinggi.
LPS melihat masih ada sejumlah bank yang memberikan suku bunga di atas bunga penjaminan, terutama bank digital yang kekinian diminati masyarakat. Salah satu daya tariknya yaitu menawarkan bunga yang tinggi.
Purbaya menambahkan LPS tidak mempermasalahkan pemberian bunga simpanan yang tinggi sepanjang pihak meebrikan informasi yang jelas dan terbuka kepada nasabah bahwa simpanan tidak dijamin LPS.
LPS secara tegas akan memanggil pihak bank yang kedapatan tidak transparan kepada nasabah dalam pemberian bunga simpanan yang tinggi.
