BeritaPerbankan – Agenda Presidensi G20 yang dilaksanakan di Indonesia telah dimulai sejak Desember 2021 lalu dan akan berakhir pada November 2022. Sejumlah agenda penting yang melibatkan tokoh-tokoh dunia telah digelar. Salah satu side event Presidensi G20 yang penting adalah Meeting Forum CEO Bloomberg 2022.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyambut baik dan mendukung penuh agenda pertemuan para CEO terkemuka kelas dunia tersebut.
Pada Selasa (19/7) LPS melakukan penandatanganan sponsor dan kick-off Meeting Forum CEO Bloomberg 2022 yang merupakan bagian dari rangkaian acara Presidensi G20, yang turut dihadiri perwakilan dari Bloomberg antara lain, Sales Director South East Asia, David Hearn, dan Sales Director South East Asia Kavitha Subramanyam.
LPS memandang pertemuan para CEO dunia itu sebagai momen penting untuk mendorong implementasi investasi rill masuk ke Indonesia.
Terlebih Indonesia memiliki berbagai proyek strategis yang mampu menarik minat para investor. Salah satunya proyek pembangunan ibu kota negara baru yaitu IKN Nusantara.
IKN Nusantara yang mengusung konsep ‘Green Smart City’ sejalan dengan program transisi menuju ekonomi hijau yang mulai dimplementasikan di berbagai belahan dunia.
“Inisiatif ini mencerminkan komitmen kami untuk menjadikan G20 lebih relevan dan penting, apresiasi kami kepada tim Bloomberg karena telah menyediakan platform bagi kami untuk mendorong diskusi tentang agenda prioritas global,” ujar Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih.
Lana optimis Meeting Forum CEO Bloomberg 2022 akan memberikan fasilitas untuk pengembangan Green Smart City terutama bagi proyek pembangunan ibu kota negara baru Indonesia.
Indonesia sebagai ketua sekaligus tuan rumah Presidensi G20 mengusung tiga fokus utama yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi yang berkelanjutan.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Wempi Saputra mengatakan Presidensi G20 Indonesia dalam bidang keuangan dipimpin oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Terdapat enam agenda prioritas yaitu exit strategy untuk mendukung pemulihan yang adil, pembahasan scarring effect untuk mengamankan pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.
