Berita Perbankan – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah menjalankan upaya penguatan struktural dengan merancang struktur organisasi Lembaga Penjaminan Polis (LPP) Asuransi. LPS menargetkan struktur organisasi LPP Asuransi akan rampung menjelang akhir bulan Agustus tahun ini. Langkah ini mencakup penunjukan Direktur Eksekutif LPP Asuransi.
Mengacu pada payung hukum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), terdapat penguatan dalam aspek kelembagaan dari otoritas pengawasan keuangan. Di bawah peraturan ini, LPS menjadi salah satu lembaga yang mengalami perluasan peran, termasuk melalui Program Penjaminan Polis (PPP) Asuransi.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan LPS akan segera mengumumkan nama Direktur Eksekutif LPP Asuransi pada minggu depan. Sementara itu untuk Anggota Dewan Komisioner LPP Asuransi baru akan diumumkan paling lambat pada tahun 2028 sesuai dengan arahan UU P2SK.
“Minggu depan akan kita tunjuk Direktur Eksekutif Lembaga Penjaminan Polis ini. Struktur organisasinya memang terus kita lengkapi. Walaupun untuk Anggota Dewan Komisioner LPS yang membawahi Lembaga Penjamin Polis ini, sesuai undang-undang baru ada di tahun 2028 mendatang,” kata Purbaya.
Penetapan struktur organisasi LPP Asuransi merupakan langkah penting dalam memastikan kesinambungan dan efektivitas program baru ini. LPS mengonfirmasi bahwa perancangan struktur organisasi ini sedang berlangsung dan direncanakan selesai menjelang akhir bulan Agustus 2023.
Salah satu elemen krusial dalam persiapan ini adalah penunjukan Direktur Eksekutif LPP Asuransi. Peran direktur eksekutif akan memegang peranan vital dalam pengembangan dan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi yang baru. Langkah ini sejalan dengan visi dan arahan yang diamanahkan oleh UU P2SK 2023 untuk memperkuat sektor keuangan dan melindungi kepentingan nasabah.
“Saya secara pribadi akan terus ‘pelototi’ prosesnya ini. Saya ikuti dengan seksama, termasuk proses melengkapi struktur organisasi dan nantinya program-program yang akan diajukan. Ini sesuai komitmen LPS untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya guna mengemban amanah baru yang diberikan kepada kami, yakni menyelenggarakan Program Penjaminan Polis Asuransi ini,” tegasnya.
Purbaya menjelaskan, penunjukan Direktur Eksekutif LPP Asuransi sangat diperlukan agar persiapan penjaminan asuransi berjalan dengan efektif sesuai target. Dengan begitu LPS menargetkan LPP Asuransi sudah dapat menyusun program kerja pada tahun ini, termasuk melakukan berbagai pertemuan dengan pelaku industri asuransi untuk mendapatkan berbagai masukan yang akan menyempurnakan regulasi penjaminan polis.
Program Penjaminan Polis (PPP) Asuransi diharapkan dapat memberikan jaminan lebih lanjut kepada masyarakat terkait keberlangsungan dan perlindungan aset mereka. LPS memastikan perusahaan asuransi yang menjadi peserta program penjaminan polis adalah perusahaan yang sehat baik diri sisi keuangan dan manajemen risiko. Perlindungan yang diberikan untuk pemegang polis asuransi ini merupakan wujud semangat dan misi UU P2SK 2023 dalam membangun fondasi yang kokoh bagi sektor keuangan yang lebih tangguh dan inklusif.
