BeritaPerbankan – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tak hanya fokus pada fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank. Kondisi industri perbankan yang semakin kompleks mendorong LPS mengambil peran strategis dalam memperkuat industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen LPS dalam menjaga stabilitas sistem perbankan nasional, sejalan dengan mandat undang-undang yang diemban lembaganya. Menurutnya, stabilitas sektor keuangan bukan hanya soal angka dan laporan neraca, tetapi juga menyangkut kualitas pelaku industri—khususnya pada segmen BPR yang menjadi tulang punggung pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM).
“Tujuan kami sederhana namun mendasar: mewujudkan kompetisi yang sehat di sektor perbankan agar fungsi intermediasi dapat berjalan optimal, terutama bagi pelaku usaha rakyat. Ini hanya bisa tercapai jika pelaku industri, termasuk BPR, memiliki SDM yang kompeten,” ungkap Purbaya dalam Forum Simposium Nasional Sumitronomics yang digelar di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Sebagai respons atas tantangan zaman, LPS tengah menyiapkan platform pembelajaran digital berbasis Learning Management System (LMS) yang akan dirancang khusus untuk kebutuhan industri BPR. Di dalamnya akan dimuat modul pelatihan seputar tata kelola, regulasi perbankan, manajemen risiko, serta berbagai aspek krusial lain dalam operasional perbankan modern.
Purbaya menyoroti, salah satu penyebab kegagalan BPR di Indonesia adalah lemahnya sistem tata kelola dan keterbatasan teknologi informasi. Infrastruktur digital yang belum memadai, ditambah dengan rendahnya literasi manajerial di beberapa entitas BPR, memperbesar risiko terjadinya pelanggaran hingga tindak pidana perbankan.
“BPR saat ini berada di persimpangan antara bertahan atau berkembang di tengah persaingan era digital. Jika tidak dibekali dengan SDM dan sistem yang adaptif, maka risikonya makin besar,” jelasnya.
Di forum yang sama, Purbaya juga mengangkat kembali konsep ekonomi warisan Prof. Sumitro Djojohadikusumo—tokoh ekonomi legendaris Indonesia yang dikenal melalui gagasannya tentang Sumitronomics. Ia menilai bahwa pemikiran Prof. Sumitro masih sangat relevan sebagai pijakan dalam menyusun strategi pembangunan nasional.
“Sumitro memiliki visi jauh ke depan, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pemerataan. Ini sangat sejalan dengan pendekatan pembangunan kita selama dua dekade terakhir,” tutur Purbaya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara peran fiskal negara dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
“Kalau ide keseimbangan antara mesin fiskal dan swasta dijalankan secara konsisten, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus angka 6 hingga 7 persen per tahun,” tambahnya.
Melalui pembelajaran digital, peningkatan tata kelola, dan penguatan prinsip kehati-hatian, LPS ingin memastikan bahwa lembaga keuangan di level mikro sekalipun mampu beradaptasi dan bertumbuh di era ekonomi digital.
Langkah ini selaras dengan semangat Sumitronomics: pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar angka, tetapi juga menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
