BeritaPerbankan – Dalam acara Peluncuran Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Tahun 2023-2027 di Jakarta, Selasa (12/12/2023), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Google dan Meta Platforms (perusahaan induk Facebook, Instagram, WhatsApp) untuk menyetop penayangan iklan pinjaman online, atau pinjol ilegal yang kerap menyebar di berbagai aplikasi.
Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi tak mengelak, upaya OJK dalam memberantas pelaku pinjol ilegal masih dibarengi dengan hadirnya pelaku-pelaku baru yang terus bermunculan.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) juga diharapkan membuat jera siapapun yang melakukan aktivitas pinjol ilegal. Dengan adanya sanksi pidana hingga 10 tahun penjara dan denda sampai Rp 1 triliun.
“Selama ini orang nanya, itu pinjol ilegal yang ditutup udah 7.000, tapi kok buka lagi buka lagi. Kita di Satgas yang dipimpin oleh pak sarjito kami ini kemudian tidak hanya menutup aplikasi, tetapi kami juga menutup rekening bank, kemudian aplikasinya juga pasti, nomor telepon, WA, dan lain-lain,” bebernya.
“Kita minta tidak ada siapapun memfasilitasi pembuatan aplikasi. Kita sama Kominfo lakukan cyber patrol dan kita akan kejar pelakunya,” tegas Kiki.
Sementara Ketua Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Sarjito menambahkan, saat ini Google sudah menutup ada 17 aplikasi lantaran dianggap membahayakan masyarakat dan mencuri data pribadi.
Sarjito menekankan, OJK bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan kembali mengundang Google dan Meta. Untuk selanjutnya mengembangkan informasi terkait pergerakan pinjol ilegal dan aktivitas keuangan berbahaya lainnya dari seluruh dunia.
“Juga menunggu ada peraturan pemerintah yang akan lebih afirmatif untuk menekan pelaku-pelaku yang mengiklankan hal-hal yang tidak baik, karena ini perlu kerjasama,” imbuh Sarjito.
