OJK Tutup 14 BPR, Uang Nasabah Dijamin LPS

BeritaPerbankan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa sebanyak 20 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berpotensi akan ditutup pada tahun ini. Hingga saat ini, sudah terdapat 14 BPR yang dicabut izin usahanya, sebagai bagian dari langkah penyehatan sektor perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa pencabutan izin usaha BPR masih akan terus berlanjut. Dian menambahkan bahwa penutupan sejumlah BPR hingga Juli 2024 tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan perbankan secara keseluruhan. Dia juga mengungkapkan bahwa ada beberapa bank yang berhasil melakukan upaya penyehatan sehingga tidak terjadi pencabutan izin operasional.

“Sebetulnya ini masih bergerak. Ada yang BPR dalam penyehatan terus bisa balik lagi sehat, itu juga banyak. Tetapi juga ada yang tidak tertolong, ya sudah kita memang serahkan ke LPS, dan saya kira kerja sama antara OJK dan LPS selama ini cukup bagus, ” katanya di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

Dian menyebut bahwa penutupan BPR bermasalah memang dinantikan oleh masyarakat untuk segera diselesaikan, guna menghindari rush atau fenomena penarikan tunai secara besar-besaran dan serentak. Nasabah tidak khawatir dengan nasib simpanan mereka di bank karena LPS hadir menjamin uang nasabah melalui program penjaminan simpanan.

“Masyarakat dengan senang hati karena uangnya dijamin. LPS dengan cepat melakukan pembayaran terhadap dana nasabah yang ditaruh di BPR. Jadi tidak ada yang perlu membingungkan, karena bank itu bagian dari bisnis,” jelasnya.

Dian menjelaskan bahwa OJK telah berupaya mengendalikan agar tidak banyak BPR yang ditutup. Namun, Dian menyatakan bahwa pencabutan izin usaha bank sebanyak 1-2 bank adalah hal yang wajar dalam rangka penyehatan sistem perbankan.

“Kita bisa menjaga agar tidak banyak yang gagal. Tapi kalau BPR yang 1-2 ditutup, itu wajar saja. Kadang-kadang kita harus tegas untuk penyehatan sistem,” tutupnya.

Dian menjelaskan, dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir, OJK telah ‘membereskan’ BPR-BPR bermasalah untuk memperkuat struktur perbankan, termasuk penutupan BPR yang memiliki kelemahan struktural dan terindikasi penipuan.

“Penutupan-penutupan BPR ini justru merupakan indikasi baik tentang bagaimana sistem bekerja di Indonesia. BPR yang hampir 20 tutup ini tidak menimbulkan goncangan atau keresahan pada masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa penutupan 14 BPR sepanjang tahun 2024 berjalan tidak akan berdampak signifikan terhadap stabilitas industri perbankan maupun perekonomian nasional.
Purbaya menegaskan bahwa bangkrutnya 14 BPR sepanjang tahun ini tidak ada hubungannya dengan kondisi perekonomian nasional, melainkan adanya kesalahan dalam tata kelola manajemen bank dan tindakan penipuan yang dilakukan oleh oknum pengurus dan pemilik bank tersebut.

LPS memastikan dana nasabah dari 14 bank itu aman dijamin melalui program penjaminan simpanan. Nilai penjaminan yang diberikan mencapai Rp2 miliar per nasabah per bank. LPS akan mengembalikan dana nasabah yang memenuhi tiga syarat utama yaitu tercatat dalam sistem pembukuan bank, tidak menerima suku bunga simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan dan tidak terlibat tindak pidana perbankan seperti kredit macet dan penipuan.

Setelah bank dicabut izin usahanya oleh OJK, LPS akan segera membentuk Tim Likuidiasi yang bertugas melaksanakan pembayaran klaim simpanan nasabah dan likuidasi terhadap aset-aset bank. Proses klaim simpanan nasabah dimulai dengan tahapan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data simpanan nasabah, yang berlangsung secara bertahap selama 90 hari kerja.

Hasil rekonsiliasi dan verifikasi akan diumumkan secara bertahap melalui laman www.lps.go.id dan pengumuman di kantor bank tersebut. LPS akan menunjuk bank pembayar untuk menyalurkan klaim simpanan nasabah. Perlu diketahui bahwa ada batas maksimal pencairan klaim simpanan yaitu nasabah lima tahun sejak bank dicabut izin usahanya.

Sepanjang tahun 2024, OJK telah menutup 14 BPR berikut: