BeritaPerbankan – Plt. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menuturkan, Kemenhub sudah siap untuk menyesuaikan tarif KRL. Penyesuaian tarif sudah dikaji dan Peraturan Menteri terkait hal tersebut juga sudah ditandatangani. Menurutnya, hanya tinggal tunggu waktu yang tepat untuk menyesuaikan tarif.
“Kalau tarif KRL disesuaikan, public service obligation atau PSO [subsidi] bisa berkurang. Insyaallah pada 2023 awal ada soal penaikan tarif KRL,” ujarnya di Kantor Kemenhub, dikutip Selasa (13/12/2022).
Risal menyebut, penaikan baru dilakukan pada tahun depan dengan sejumlah pertim-bangan, salah satunya karena jumlah pengguna yang masih sedikit pada saat pandemi. Selain itu, dia menegaskan penyesuaian tarif tak hanya dilakukan terhadap tarif KRL, tetapi juga angkutan masal kereta api lainnya, seperti KA jarak jauh.
Kemenhub akan mengatur tarif dasar perhitungan angkutan umum, sedangkan untuk tarif kereta komersial di luar subsidi diserahkan kepada mekanisme pasar. “Insyaallah sepaket [tarif KA jarak jauh] juga naik. Enggak mahal lah. Ada peningkatan pelayanan-pelayanan harus disiapkan juga. Kasihan juga dong operator,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Operasi KAI Commuter Wawan Ariyanto menjelaskan, sebagai operator KRL, pihaknya hanya sebagai pengelola dari public service obligation atau subsidi yang dikelola oleh pemerintah. “Kalau tidak naik tarif maka dibayar PSO, kalau masalah 2023 mau kenaikan atau tidak? Monggo, kami manut ke Pak Dirjen,” jelasnya.
Sebelumnya, usulan penaikan tarif KRL datang dari Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Rencana penaikan ini sudah muncul pada awal tahun ini. Adapun, tarif yang akan naik adalah tarif dasar sejauh 25 kilometer (km) untuk perjalanan pertama KRL. Bila awalnya tarif KRL untuk 25 km pertama hanya Rp 3.000, rencananya dinaikkan menjadi Rp5.000. Tepatnya tarif KRL bakal naik Rp 2.000. Sementara itu, untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap di angka Rp1.000 atau tidak mengalami kenaikan.
