BeritaPerbankan – Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran belanja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk tahun 2022 memicu protes keras dari pimpinan MPR RI.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menumpahkan kekecewaanya atas kebijakan dan sikap bendahara negara Sri Mulyani di media sosial pribadinya.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai Sri Mulyani tidak menghormati lembaga tinggi negara MPR karena sudah dua kali mangkir dari undangan rapat bersama MPR.
“Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara,” kata Bamsoet dalam pernyataannya yang diunggah di akun Instagram pribadinya @bambang.soesatyo, Rabu (1/12/2021).
Bamsoet mengatakan Sri Mulyani tidak memberikan alasan yang jelas atas ketidakhadirannya memenuhi undangan rapat bersama MPR.
“Menkeu beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas,” katanya.
Sementara itu Wakil Ketua MPR RI Bidang Anggaran Fadel Muhammad atas nama pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo memecat Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan karena tidak menepati janji dalam penyediaan anggaran untuk program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.
Bagaimana tanggapan Sri Mulyani atas protes dari pimpinan MPR?
Kabar seteru pimpinan MPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi trending topic di media sosial dan memenuhi headline pemberitaan sejak kemarin Rabu (1/12).
Menjawab protes pimpinan MPR, Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya menerima undangan rapat bersama MPR RI sebanyak dua kali, yakni pada 27 Juli 2021 dan 28 September 2021.
Mantan direktur bank dunia itu mengatakan dirinya berhalangan hadir pada undangan 27 Juli karena harus menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi. Namun Sri Mulyani mendelegasikan kehadirannya kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Lalu pada 28 September 2021, Sri Mulyani kembali absen atas undangan MPR karena dirinya harus hadir dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk membahas APBN 2022, yang mana kehadiran Menteri Keuangan bersifat wajib.
Di akun resmi instagramnya, Sri Mulyani menuliskan bahwa rapat bersama MPR ditunda.
“Rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” jelas Sri Mulyani melalui akun resmi instagramnya, Rabu (01/12/2021).
Sri Mulyani Potong Anggaran MPR tahun 2022
Kisruh antara Menkeu dan pimpinan MPR dipicu oleh kebijakan Sri Mulyani yang kembali memotong anggaran MPR untuk tahun 2022.
Pimpinan MPR menilai kebijakan tersebut tidak adil karena anggaran di tahun 2021 saja masih kurang terlebih sekarang MPR memiliki 10 pimpinan dari sebelumnya hanya 4 orang. Menurut Fadel Muhammad seharusnya anggaran MPR dinaikan bukan justru diturunkan lagi.
Oleh sebab itu pimpinan MPR meminta Presiden Jokowi memberhentikan Sri Mulyani karena dinilai tidak mampu mengatur kebijakan pemerintah dan tidak menghargai lembaga MPR karena mangkir dua kali dalam undangan rapat bersama MPR.
“Kami atas nama pimpinan MPR RI mengusulkan kepada Presiden RI untuk memberhentikan saudari menteri keuangan, karena kami anggap menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan,” ujar Pimpinan MPR Fadel Muhammad.
Dalam keterangannya, Sri Mulyani menjelaskan anggaran MPR tahun 2021 sebesar Rp 750,9 miliar, pada awalnya ditetapkan karena pemerintah optimis perekonomian nasional akan pulih.
Namun varian delta yang mengganas pada pertengahan tahun 2021 memaksa pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk penanggulan gelombang kedua covid-19.
Anggaran tersebut digunakan pemerintah untuk akselerasi vaksinasi, pembiayaan perawatan pasien covid-19 dan pelaksanaan PPKM level 4 di sejumlah wilayah yang mengakibatkan orang tidak bekerja sehingga pemerintah memberikan bantuan sosial.
Sri Mulyani memangkas anggaran tidak prioritas di seluruh Lembaga/Kementerian termasuk MPR. Dalam outlook 2021 MPR mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp 657 miliar atau turun sebanyak Rp 19,2 miliar.
Sementara itu dalam buku Nota Keuangan APBN tahun 2022, anggaran MPR ditetapkan sebesar Rp 695,7 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah dari penetapan anggaran belanja MPR tahun 2021 sebesar Rp 750,9 miliar.
Inilah yang menjadi pemicu kemarahan pimpinan MPR karena Menteri Keuangan kembali memangkas anggaran MPR, padahal jumlah anggaran tahun ini dirasakan kurang.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah membacakan APBN tahun 2022 pada sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden RI pada 18 Agustus 2021 lalu.
Pada 30 September 2021, Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN tanun 2022 telah disahkan dalam sidang rapat paripurna DPR RI.
Sri Mulyani menegaskan anggaran untuk MPR sudah sesuai dengan mekanisme APBN. Selaku Menteri Keuangan, Sri menghormati tugas dan fungsi MPR dan seluruh lembaga tinggi negara lainnya. Ia juga berkomitmen untuk bekerjasama dengan seluruh pihak dalam penanganan pandemi covid-19.
Respon Istana Soal Permintaan MPR Pecat Sri Mulyani
Desakan MPR kepada Presiden untuk memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani ditanggapi oleh Istana Negara. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan soal pemberhentian menteri merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala negara.
Namun hingga kini Presiden Jokowi belum memberikan keterangan soal kisruh anak buahnya dengan pimpinan MPR tersebut.
Sebagai informasi, Sri Mulyani bukan kali ini saja didesak mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Pada tahun 2010 lalu Sri Mulyani selaku Menkeu era Presiden SBY diminta mundur karena dinilai gagal menangani kasus Bank Century.
Namun kali ini jika melihat reaksi publik di media sosial, Sri Mulyani mendapatkan dukungan dari rakyat atas kebijakan pemotongan anggaran lembaga dan kementerian untuk menutup biaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19.
