Berita Perbankan – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2023 terus membaik, didukung oleh permintaan domestik yang stabil.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menggelar rapat KSSK pada Rabu (2/8).
KSSK memaparkan kondisi terkini perekonomian nasional, pencapaian kinerja anggota KSSK, tantangan perekonomian dan pasar keuangan global serta sejumlah kebijakan KSSK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
KSSK memproyeksikan bahwa perekonomian Indonesia akan terus tumbuh kuat. Sri Mulyani menyatakan bahwa berbagai langkah strategis telah diambil untuk memperkuat sektor ekonomi dan menjaga momentum pertumbuhan dan pemulihan ekonomi.
Meskipun perekonomian RI relatif stabil, namun tantangan ekonomi global masih ada dan harus tetap diwaspadai. Sri menambahkan bahwa KSSK akan terus memantau dan mengatasi risiko yang mungkin timbul dari dinamika perekonomian dan pasar keuangan global. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan perekonomian Indonesia akan terus berkembang.
“Hal ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur sebagaimana ditunjukkan oleh PMI Manufaktur yang meningkat ke level 53,3 pada Juli 2023, lebih tinggi dibandingkan Juni 2023 sebesar 52,5,” kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers KSSK, pada Rabu (2/8/2023).
Peningkatan konsumsi dalam rumah tangga mengalami kenaikan juga didorong oleh mobilitas yang terus meningkat, perbaikan ekspektasi pendapatan, inflasi yang terkendali, serta efek positif dari perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara.
Sri Mulyani menjelaskan, Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Penjualan Ritel terus menunjukkan pertumbuhan. Meskipun investasi dalam sektor bangunan mengalami keterbatasan, namun investasi di sektor nonbangunan menunjukkan tanda-tanda ekspansi.
Hal ini didukung dengan hasil positif kinerja sektor ekspor dan berlanjutnya proses hilirisasi. Dari segi sektor usaha, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor informasi dan komunikasi.
Dengan berbagai pencapaian itu, Sri Mulyani optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mampu menyentuh level 5,0 persen hingga 5,3 persen.
KSSK juga mencatat penurunan inflasi terjadi lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami penurunan dari 4,97 persen yoy pada kuartal I-2023 menjadi 3,52 persen yoy pada kuartal II-2023, kembali berada di kisaran target 3,0±1 persen.
Sementara itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa nilai tukar Rupiah tetap terkendali. Per tanggal 28 Juli 2023, nilai tukar Rupiah telah menguat sebesar 3,13 persen ptp sejak akhir Desember 2022, melebihi apresiasi Peso Filipina (1,55 persen), Rupee India (0,57 persen), dan Baht Thailand (0,28 persen).
KSSK memastikan nilai tukar Rupiah diperkirakan akan terus menguat setelah kondisi pasar keuangan global lebih stabil, karena didukung oleh indikator fundamental ekonomi yang kuat, imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik, dan dampak positif dari penerapan PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA).
Sementara itu dari sisi perbankan, Ketua DK LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan cakupan penjaminan LPS pada Juni 2023 mencapai 520.526.539 rekening atau setara dengan 99,94 persen dari total rekening nasabah bank umum.
Purbaya menyatakan bahwa kebijakan LPS akan terus difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, termasuk dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).
Sejumlah cara untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dilakukan oleh LPS diantaranya dengan mengawasi secara ketat cakupan penjaminan simpanan sesuai ketentuan Undang-Undang LPS, memastikan efisiensi mekanisme early involvement, dan melakukan koordinasi dengan anggota KSSK dalam proses resolusi.
“Termasuk dalam hal ini dilakukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi LPS di bidang penjaminan dan resolusi bank,” ujar Purbaya.
Purbaya menyampaikan bahwa LPS mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) perbankan untuk periode 1 Juni 2023 hingga 30 September 2023 pada level 4,25 persen untuk simpanan dalam Rupiah di bank umum 2,25 persen untuk simpanan valuta asing di bank umum, serta 6,75 persen untuk simpanan Rupiah di BPR.
“Keputusan tersebut diambil dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memperkuat SSK; mengantisipasi risiko ketidakpastian dari faktor eksternal dan volatilitas pasar keuangan; memberikan ruang lanjutan untuk perbankan dalam pengelolaan likuiditas; serta menjaga sinergi kebijakan lintas otoritas dalam mendukung pemulihan kinerja intermediasi perbankan,” jelasnya.
