BeritaPerbankan – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan bahwa stabilitas sistem keuangan (SSK) Indonesia tetap terjaga pada triwulan II 2025 di tengah tekanan global akibat ketegangan geopolitik dan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Kesimpulan ini disampaikan seusai rapat berkala KSSK III tahun 2025 yang dilaksanakan pada 25 Juli lalu.
KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyepakati pentingnya memperkuat sinergi kebijakan dan meningkatkan kewaspadaan guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Tantangan Global Masih Meninggi
Ketidakpastian ekonomi global dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal AS dan konflik geopolitik, terutama di Timur Tengah. Tarif balasan antara AS dan Tiongkok yang diumumkan April 2025 serta meningkatnya tensi politik di kawasan membuat pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Ekonomi Tiongkok tercatat tumbuh 5,2% yoy di triwulan II, turun dari 5,4% sebelumnya, sementara negara-negara maju seperti AS, Eropa, dan Jepang juga mengalami perlambatan.
World Bank dan OECD telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 dari sebelumnya 3,2% dan 3,1% menjadi 2,9%. Meski begitu, aliran modal ke pasar negara berkembang dan pelemahan dolar AS memberikan ruang stabilisasi bagi negara seperti Indonesia.
Ekonomi Domestik Tetap Resilien
KSSK optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di jalur 5,0% sepanjang 2025. Konsumsi domestik, APBN sebagai instrumen countercyclical, dan surplus neraca perdagangan sebesar USD15,38 miliar hingga Mei 2025 menjadi penopang utama. Penurunan tarif resiprokal AS untuk produk Indonesia dari 32% menjadi 19% turut mendukung industri padat karya, seperti tekstil, furnitur, dan alas kaki.
Bank Indonesia juga telah menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebanyak dua kali, masing-masing sebesar 25 bps pada Mei dan Juli 2025, sehingga menjadi 5,25%. Pelonggaran ini diiringi kebijakan makroprudensial dan insentif likuiditas untuk perbankan dalam mendukung pembiayaan sektor prioritas.
Rupiah Menguat, Inflasi Terjaga
Nilai tukar Rupiah menunjukkan penguatan signifikan pada triwulan II 2025. Setelah sempat menyentuh Rp16.865/USD pada April, Rupiah menguat menjadi Rp16.235/USD pada akhir Juni, didukung intervensi BI di pasar valas dan masuknya modal asing senilai USD1,6 miliar ke Surat Berharga Negara (SBN).
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juni 2025 tercatat hanya 1,87% yoy, jauh di bawah sasaran 2,5±1%. Inflasi inti, volatile food (VF), dan administered prices (AP) semua berada dalam tren menurun berkat koordinasi pengendalian inflasi antara pusat dan daerah melalui program GNPIP.
APBN Jadi Motor Pertumbuhan
Hingga semester I 2025, APBN tetap berperan sebagai alat penyeimbang fiskal. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.406 triliun atau 38,8% dari pagu, sementara Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp1.201,8 triliun. Defisit anggaran tetap terjaga di Rp204,2 triliun (0,84% PDB).
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi senilai Rp24,4 triliun pada triwulan II, termasuk program diskon transportasi, bantuan pangan, subsidi upah, dan stimulus infrastruktur. Kesejahteraan masyarakat pun membaik, tercermin dari penurunan angka kemiskinan sebesar 1,37 juta jiwa dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,76%.
Sektor Keuangan Tetap Solid
Stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) nasional tetap terjaga. Kredit perbankan tumbuh 7,77% yoy menjadi Rp8.059,79 triliun, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di 2,22%. Dana pihak ketiga tumbuh 6,96% yoy, sementara tingkat kecukupan modal (CAR) perbankan berada di level kuat sebesar 25,79%.
Pasar saham juga menunjukkan pemulihan. IHSG naik 6,41% secara triwulanan pada akhir Juni ke level 6.927,68 dan mencapai 7.543,50 pada 25 Juli. Penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp142,62 triliun, termasuk dari 16 emiten baru.
Selain kebijakan suku bunga, BI juga memperkuat stabilisasi nilai tukar melalui intervensi pasar dan pembelian SBN sebesar Rp147,59 triliun hingga Juli 2025. Kebijakan makroprudensial juga diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, dengan insentif KLM mencapai Rp376 triliun.
Kebijakan sistem pembayaran turut diperkuat melalui QRIS antarnegara (dengan Jepang dan Tiongkok), serta perpanjangan insentif tarif SKNBI dan kebijakan kartu kredit. Upaya digitalisasi turut didorong melalui SNAP dan edukasi digital bagi UMKM dan pariwisata.
Penguatan Regulasi dan Sinergi Kelembagaan
OJK terus mencermati pasar modal dan menjaga sektor riil dari volatilitas eksternal. Aset industri asuransi tumbuh 3,27% yoy menjadi Rp1.163,11 triliun, dengan RBC jauh di atas ambang batas. Dana pensiun tumbuh 8,99% yoy, sedangkan pembiayaan daring (fintech) meningkat 25,06% yoy menjadi Rp83,52 triliun.
LPS menjaga kepercayaan publik melalui penjaminan simpanan yang tinggi—mencapai 99,94% untuk rekening Bank Umum dan 99,97% untuk rekening BPR/BPRS. Posisi cadangan devisa tetap kuat di USD152,6 miliar, setara pembiayaan 6,4 bulan impor.
LPS juga menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) menjadi 4,00% untuk Bank Umum dan 6,50% untuk BPR, serta memperkuat perannya dalam penyusunan kebijakan sektor keuangan bersama otoritas lain sebagai bagian dari implementasi UU P2SK.
