BeritaPerbankan – Catatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menemukan piutang pajak macet sebesar Rp 20,84 triliun yang belum dilakukan penagihan secara memadai oleh pemerintah.
“Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah, antara lain agar melakukan inventarisasi atas piutang macet yang daluwarsa penagihan per 30 Juni 2022, dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan,” ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (23/6/2022).
Selain piutang macet senilai Rp 20,84 triliun, BPK juga menemukan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar Rp 15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai.
Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang dilakukan wajib pajak dan disetujui. Kemudian, menangih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai. “Ini perlu ditindaklanjuti pemerintah guna perbaikan pengelolaan APBN,” tutupnya.
Dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), BPK juga menemukan bahwa ada sisa dana investasi pemerintah dalam rangka rangka PEN tahun 2020 dan 2021 ke Garuda Indonesia Rp 7,5 triliun tidak disalurkan.
Isma Yatun merekomendasikan agar pemerintah mengembalikan sisa dana investasi ke kas umum negara. “Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah, antara lain agar mengembalikan sisa dana investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional kepada PT Garuda Indonesia sebesar Rp 7,5 triliun ke rekening kas umum negara,” ujarnya.
Dana untuk suntikan modal ke Garuda Indonesia ini bersumber dari dana investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (IP-PEN) tahun 2020 yang disiapkan untuk maskapai pelat merah itu. Diketahui, pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo bahkan akan negosiasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencairkan dana Rp 7,5 Triliun.
